Kabar besar datang dari peringatan HUT ke-81 RI. Pertanian organik Jawa Barat 2026 resmi menjadi agenda prioritas Pemprov Jabar. Gubernur Dedi Mulyadi mendorong penghentian bertahap penggunaan pupuk kimia di seluruh sawah Jawa Barat. Langkah ini berdampak langsung pada jutaan petani dan konsumen di provinsi ini. Pertanian Organik Jawa Barat 2026: Amanat Langsung dari Gedung Sate Senin, 17 Agustus 2026, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan amanat bersejarah dalam Upacara HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Bandung. Ia menegaskan bahwa ketergantungan petani Jabar pada teknik pertanian kimiawi selama ini telah menimbulkan dua masalah serius: produk lokal sulit menembus pasar ekspor internasional dan kualitas kesehatan masyarakat terus menurun akibat residu bahan kimia pada pangan. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat mendapat mandat untuk mengubah sawah Jabar secara bertahap, sepetak demi sepetak, menuju sistem pertanian organik penuh. “Pertanian organik itu memiliki fungsi pada peningkatan kualitas ekonomi dan kesehatan,” tegas Dedi Mulyadi dalam amanatnya. Alasan di Balik Kebijakan Ini Keputusan Gubernur Dedi bukan tanpa dasar. Negara-negara maju saat ini semakin ketat menolak produk pertanian berpestisida dari negara berkembang. Akibatnya, produk pertanian Jawa Barat kehilangan peluang besar di pasar global hanya karena kandungan residu kimia yang tidak memenuhi standar internasional. Selain itu, tanah dan air di sentra pertanian Jabar mengalami penurunan kualitas akibat penggunaan pupuk kimia jangka panjang. Oleh karena itu, beralih ke pertanian organik bukan hanya soal peluang ekonomi, tetapi juga soal memulihkan ekosistem pertanian yang semakin rusak. Dampak bagi Petani Jawa Barat Kebijakan ini membuka peluang besar sekaligus tantangan nyata bagi petani Jabar. Di satu sisi, produk organik memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, transisi dari pertanian konvensional ke organik membutuhkan waktu, pengetahuan, dan pendampingan intensif dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyiapkan program pelatihan, subsidi benih organik, dan akses pasar yang jelas agar petani tidak menanggung beban transisi ini sendirian. Dengan pendampingan yang tepat, Jawa Barat berpotensi menjadi provinsi pelopor pertanian organik terbesar di Indonesia.